cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
+6282111929912
Journal Mail Official
jurnal.bpk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Gatot Subroto Kav 31 Jakarta Pusat 10210
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara
Published by Badan Pemeriksa Keuangan RI
ISSN : 24603937     EISSN : 2549452X     DOI : 10.28986/jtaken
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Social Sciences
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara with registered number ISSN 2460-3937 (print), ISSN 2549-452X (online) is a scientific journal published by Directorate of Research and Development, The Audit Board of Republic of Indonesia (Badan Pemeriksa Keuangan RI). This journal was first published in 2015 and associated with Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).Each submitted article will be reviewed by at least two reviewers. This journal publishes two numbers in one volume each year, with 5 articles in each number. This journal has been accredited by the Directorate General for Research Strengthening and Development, the Ministry of Research, Technology, and Higher Education, Republic of Indonesia (Peringkat 2) since year 2016 to 2020 according to the decree No. 21/E/KPT/2018.
Arjuna Subject : -
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue " 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015" : 8 Documents clear
AUDIT KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STUDI PADA KABUPATEN BADUNG, TABANAN DAN KOTA DENPASAR TAHUN 2013 Akbar, Bahrullah; Djazuli, Achmad
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1198.862 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.9

Abstract

Based on Article 23 UUD 1945, state finance management is addressed for the prosperity of people. Economic and non-economic welfare are two elements that form the prosperity of the people. This study aimed to see the relationship between financial audit and the welfare of the people in the Regencies of Badung, Tabanan and the City of Denpasar. This study use descriptive methodology to describe the relationship between the financial audit with the peoples welfare through comparative techniques and scatter plots. The study result shows that economic welfare indicators in Bali are generally better than the national average. In addition, this study proved empirically that there is no strong relationship between financial audit particularly with peoples welfare. ABSTRAKBerdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteran ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari ratarata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat.
PENGEMBANGAN KAPASITAS PEMERIKSAAN KINERJA DI BPK DAN ANAO, SEBUAH KAJIAN PERBANDINGAN Andrianto, Nico
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1331.59 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.21

Abstract

This study compares the performance audit capacity building in the BPK and the one conducted by the Australian National Audit Office (ANAO). To do so might not be equal because of their differences in terms of mandate, scale, and the jurisdiction area of audit, but the effort is intended to study the positive achievement by the ANAO to be applied in the BPK. The criteria used in this comparative study is the model developed based on capacity building guidelines issued by the INTOSAI. Analysis method applied in this study is the literature study, which is enriched by the analysis of the various documents obtained from the official website of both government auditor bodies. The results show that 14 of 15 elements of performance audit capacity bulding has been met by the ANAO, while only one is partially met. Meanwhile, in line with a relatively new level of performance audit development, BPK needs to improve continuously its performance audit capacity to meet the INTOSAI’s capacity building guidelines.ABSTRAKKajian ini membandingkan kondisi pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja di BPK dengan Australian National Audit Office (ANAO). Walaupun membandingkan institusi ANAO dan BPK tidak selalu memberikan gambaran yang setara karena berbedanya mandat, skala, dan luasan yurisdiksi pemeriksaan, namun upaya pembandingan ini dimaksudkan untuk mempelajari hal-hal positif yang telah dicapai oleh ANAO supaya bisa diterapkan di BPK. Kriteria yang digunakan dalam kajian ini adalah model capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI. Metode kajian yang digunakan adalah studi literatur yang diperkaya dengan hasil analisis berbagai dokumen yang diperoleh dari website resmi kedua lembaga auditor pemerintah tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa 14 dari 15 unsur pengembangan kapasitas pemeriksaan kinerja telah dipenuhi dan satu unsur belum sepenuhnya dipenuhi oleh ANAO. Sementara itu, sesuai dengan tingkat perkembangan pemeriksaan kinerja yang relatif masih baru, BPK masih perlu secara terus menerus meningkatkan kapasitas pemeriksaan kinerja agar memenuhi standar capacity building guidelines yang dikembangkan oleh INTOSAI 
PENILAIAN INDEKS AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH Afriyanti, Dwi; Sabanu, Harpanto Guno; Noor, Fahrizal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1123.879 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.10

Abstract

Accountability has been presumed by government agencies as limited to budget realization reporting through preparation of financial statement. The entities believe that activities have been adequately accountable if they were fairly presented through financial statement, regardless whether they improve people’s welfare or not. This presumption is different from the accountability perceived by public. This research aimed to obtain information about accountability measurement best practices that has been applied in government institutions and other countries, that might be useful to formulate a methodology of accountability index measurement in Indonesia government institutions. The research concluded that a system that can assess the level of government institutions accountability is needed. This system is in the form of indexes which can be used to measure the level of government’s ability to achieve its performance for people’s welfare. The assessment of the government accountability level could be more comprehensive if the accountability indexes were managed in an integrated way which will lead to obtain final results or quantitative conclusions.ABSTRAKSelama ini akuntabilitas dipahami oleh instansi pemerintah hanya sebatas pada pelaporan penggunaan anggaran melalui penyusunan laporan keuangan. Entitas tersebut menganggap pertanggungjawaban kegiatan telah dilaksanakan secara memadai, terlepas dari apakah kegiatan yang dilaksanakan memberi manfaat atau tidak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan akuntabilitas yang diharapkan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang bestpractices pengukuran akuntabilitas yang sudah berjalan di instansi pemerintah dan dari negara lain sehingga dapat digunakan untuk merumuskan metodologi penilaian Indeks Akuntabilitas instansi Pemerintah di Indonesia. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan suatu sistem yang dapat menilai tingkat akuntabilitas instansi pemerintah. Sistem tersebut berupa indeks-indeks yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemampuan pemerintah dalam mencapai kinerjanya bagi kesejahteraan masyarakat. Penilaian atas tingkat akuntabilitas pemerintah dapat lebih komprehensif, bila indeks-indeks penilaian yang sudah dilakukan instansi-instansi tersebut dikelola secara terintegrasi, sehingga memperoleh hasil akhir atau simpulan kuantitatif atas penilaian-penilaian tersebut.
A REVIEW ON THE USE OF REGRESSION ANALYSIS IN STUDIES OF AUDIT QUALITY Muliawan, Agung Dodit
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1055.478 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.22

Abstract

This study aimed to review how regression analysis has been used in studies of abstract phenomenon, such as audit quality, an importance concept in the auditing practice (Schroeder et al., 1986), yet is not well defined. The articles reviewed were the research articles that include audit quality as research variable, either as dependent or independent variables. The articles were purposefully selected to represent balance combination between audit specific and more general accounting journals and between Anglo Saxon and Anglo American journals. The articles were published between 1983-2011 and from the A/A class journal based on ERA 2010’s classifications. The study found that most of the articles reviewed used multiple regression analysis and treated audit quality as dependent variable and measured it by using a proxy. This study also highlights the size of data sample used and the lack of discussions about the assumptions of the statistical analysis used in most of the articles reviewed. This study concluded that the effectiveness and validity of multiple regressions do not only depends on its application by the researchers but also on how the researchers communicate their findings to the audience. ABSTRAKKajian ini bertujuan untuk mereviu bagaimana analisa regresi digunakan dalam suatu fenomena abstrak seperti kualitas audit, suatu konsep yang penting dalam praktik audit (Schroeder et al., 1986) namun belum terdefinisi dengan jelas. Artikel yang direviu dalam kajian ini adalah artikel penelitian yang memasukkan kualitas audit sebagai variabel penelitian, baik sebagai variabel independen maupun dependen. Artikel-artikel tersebut dipilih dengan cara purposif sampling untuk mendapatkan keterwakilan yang seimbang antara artikel jurnal khusus audit dan akuntansi secara umum, serta mewakili jurnal Anglo Saxon dan Anglo American. Artikel yang direviu diterbitkan pada periode 1983-2011 oleh jurnal yang masuk dalam kategori A/A berdasarkan klasifikasi ERA pada tahun 2010. Kajian ini menemukan bahwa sebagian besar artikel-artikel tersebut menggunakan analisa regresi berganda dan menjadikan kualitas audit sebagai variabel dependen serta mengukurnya menggunakan proksi. Kajian ini juga menyoroti ukuran data sampel yang digunakan dan kurangnya pembahasan mengenai asumsi yang digunakan dalam analisa statistik. Kajian ini menyimpulkan bahwa efektivitas dan validitas penggunaan analisa regresi berganda dalam penelitian tidak hanya bergantung pada kemampuan peneliti untuk menggunakannya, namun juga pada kemampuan peneliti untuk mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada pembaca.
Volume 1, Nomor 1, Juni 2015 (Full) TAKEN, Jurnal
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8458.489 KB)

Abstract

Sesuai amanat konstitusi, BPK bertugas untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. BPK bertanggungjawab untuk memastikan bahwa keuangan negara yang digunakan dalam tujuan bernegara telah dipergunakan dan dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan BPK diharapkan membantu pemerintah untuk perbaikan kinerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola keuangan negara, sehingga pemerintah dapat melaksanakan program -program pro rakyat dengan lebih baik, yang pada akhirnya akan memberikan sumbangsih bagi kesejahteraan rakyat. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara, merupakan jurnal yang diterbitkan BPK, sebagai salah satu bentuk sumbangsih BPK dalam membantu tercapainya tujuan bernegara. Melalui artikel-artikel ilmiah di dalam jurnal ini, diharapkan dapat memberikan gagasan dan ide untuk perbaikan tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara, sehingga dapat tercapai kehidupan negara yang semakin sejahtera.
KESIMPULAN DALAM PEMERIKSAAN KEPATUHAN YANG BERDIRI SENDIRI Kariningsih, Catharina Sri; Asfaroyani, Nalini; Tutiana, Latifah Dewi
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (899.36 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.18

Abstract

BPK has the mandate to conduct audits over management and accountability of the state finance, with one of the audit types is Special Purpose Audit (PDTT). Based on the results of studies conducted by the Directorate of Research and Development of PDTT (Litbang PDTT) in 2011, PDTT consists of, among others, investigative and compliance audit. Compliance audit intended is a compliance audit performed independently. This study aims to provide information about the conclusions in the compliance audit which performed independently. The methodology used is literature study, audit reports analysis, data and information collection through questionnaires and interviews, as well as focus group discussions with practitioners and academician. Based on the study, it can be inferred that factors affecting the quality of the conclusion is the audit objective, the scope of the examination, criteria, materiality, sample and evidence. This study suggests to use ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines –For Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements as a reference for the conclusion format.ABSTRAKBPK memiliki mandat untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, diantaranya melalui Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan Direktorat Litbang PDTT pada tahun 2011, pemeriksaan yang termasuk dalam PDTT adalah pemeriksaan investigatif dan kepatuhan. Pemeriksaan kepatuhan yang dimaksudkan adalah pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penarikan kesimpulan dalam pemeriksaankepatuhan yang berdiri sendiri tersebut. Metodologi yang digunakan yaitu studi literatur, telaah LHP, pengumpulan data dan informasi melalui kuesioner dan wawancara, serta Focus Group Discussion dengan praktisi dan akademisi. Hasil studi menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung kualitas penarikan kesimpulan dalam pemeriksaan kepatuhan yang berdiri sendiri adalah tujuan, lingkup atau cakupan pemeriksaan, kriteria, materialitas, sampel dan bukti pemeriksaan. Studi ini mengusulkan bentuk kesimpulan yang mengacu pada ISSAI 4100 Compliance Audit Guidelines–For Audits Performed separately from the Audit of Financial Statements.
KAJIAN PERMASALAHAN KEBIJAKAN PENETAPAN STATUS BENCANA, KELEMBAGAAN BPBD, DAN PENGELOLAAN BANTUAN PASCA TERBITNYA UU NOMOR 24 TAHUN 2007 Kurniawati, Chandra Puspita
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (871.618 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.19

Abstract

A disaster may lead to other disasters. This causes community suffer from disaster. Government needs a huge amount of fund to manage disaster and recover the affected communities. However, a number of phenomena which were confirmed to be disaster will provide impact on funding disaster-related activities and distribution of resources. In addition, institution related issues on local disaster management agency and unprofessional disaster-related aid management may affect the accountability and transparency of disaster and disasterrelated aid management. This study employs literature review on the policies related to disaster management. The results show that disaster status should be endorsed based on clear definition and parameters as it is mandated on Law No. 24 Year 2007. In addition, improving local disaster management agency’s function and authority and adopting standards or best practices on disaster-related aid management should also be taken into account to promote accountability and transparency of disaster management.ABSTRAKBencana dapat memicu risiko terjadinya bencana yang lain. Kondisi tersebut mengakibatkan setiap tahunnya masyarakat menderita akibat bencana. Pemerintah mutlak memerlukan dana dalam jumlah besar untuk menanggulangi bencana dan memulihkan wilayah pascabencana. Permasalahannya ialah banyaknya kejadian yang ditetapkan sebagai bencana akan berdampak pada pendanaan dan distribusi sumber daya. Selain itu, permasalahan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pengelolaan bantuan bencana yang tidak profesional dapat berpengaruh pula pada akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan bencana. Kajian ini dilakukan melalui studi literatur tentang kebijakan-kebijakan yang terkait dengan penanggulangan bencana. Hasil kajian menunjukkan bahwa status bencana perlu ditetapkan berdasarkan definisi dan parameter yang jelas sebagaimana diamanatkan oleh Undang -Undang (UU) No. 24 Tahun 2007. Sebagai tambahan, peningkatan fungsi dan wewenang BPBD dan pengadopsian standar atau praktik terbaik pengelolaan bantuan bencana juga perlu dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PEMERIKSAAN KINERJA Sendjaja, Denny Wahyu; Rismanto, Gregorius Yorrie; Andrianto, Nico
Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015
Publisher : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1551.623 KB) | DOI: 10.28986/jtaken.v1i1.20

Abstract

One of issues in performance audit is what method to be used if auditor wants to gain understanding of policies underlying entity’s activities. This study aims to provide an understanding regarding policy cycle and its development; to describe the relationship between governance system, understanding of public policy and performance audit; and to develop framework and scope of public policy analysis in the performance audit. The study prepared by Tim Litbang BPK using literature study, enriched by discussions with speakers from Vrije Universiteit, as well as field trips to ARK and other government entities inNetherlands. Furthermore, the team developed initial information and analysed i t using ISSAI 3000 perspective. Based on policydevelopment cycle, team has developed a framework for public policy analysis on performance audit. The study concluded that ideal entity’s performance evaluation would be to assess the policy before and after the policy implementation (ex-ante and ex-post). Ideally, performance audit over policy is held by entity other than the policy’s subject itself. BPK meets the criteria. ABSTRAKSalah satu isu dalam pemeriksaan kinerja yang memiliki urgensi tinggi yaitu metode apakah yang dapat digunakan pemeriksa untuk mendapatkan pemahaman atas kebijakan yang melatarbelakangi kegiatan utama entitas. Analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk memberikan pemahaman khususnya mengenai siklus kebijakan dan pengembangannya; menjelaskan hubungan sistem tata kelola pemerintahan, pemahaman kebijakan publik dan pemeriksaan kinerja; serta mengembangkan kerangka kerja dan menjelaskan cakupan analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Kajian ini disusun oleh Tim Litbang BPK dengan menggunakan studi literatur mengenai teori-teori kebijakan publik, diskusi dengan nara sumber dari Vrije Universiteit, serta kunjungan lapangan ke Algemene Rekenkamer (ARK) dan beberapa entitas pemerintah lainnya di Belanda. Selanjutnya, Tim mengembangkan informasi awal tersebut serta menganalisisnya dengan mempertimbangkan perspektif ISSAI 3000 Performance Audit Guidelines. Dengan menggunakan siklus pengembangan kebijakan, Tim telah menyusun kerangka kerja analisis kebijakan publik dalam pemeriksaan kinerja. Hasil kajian menyimpulkan bahwa penilaian kinerja entitas yang ideal adalah dengan mengukur suatu kebijakan pada tahap sebelum dan sesudah pelaksanaan kebijakan (ex-ante dan ex-post). Pemeriksaan atas kinerja suatu kebijakan pada tahap ex-ante dan ex-post (kecuali produk kebijakan itu sendiri) secara ideal dilakukan oleh entitas pengendali yang bukan merupakan subjek kebijakan itu sendiri. BPK sebagai badan pemeriksa eksternal pemerintah memenuhi syarat tersebut.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2015 2015


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 9 No. 1 (2023): JTAKEN Vol. 9 No. 1 June 2023 JTAKEN 2023: Article in Press 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 2 December 2022 2022: JTAKEN Vol. 8 No. 1 June 2022 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 2 December 2021 2021: JTAKEN Vol. 7 No. 1 June 2021 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 2 December 2020 2020: JTAKEN Vol. 6 No. 1 June 2020 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 2 December 2019 2019: JTAKEN Vol. 5 No. 1 June 2019 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 Desember 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 2 December 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 June 2018 2018: JTAKEN Vol. 4 No. 1 Juni 2018 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 December 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 2 Desember 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 June 2017 2017: JTAKEN Vol. 3 No. 1 Juni 2017 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 Desember 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 2 December 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 Juni 2016 2016: JTAKEN Vol. 2 No. 1 June 2016 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 December 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 2 Desember 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 Juli 2015 2015: JTAKEN Vol. 1 No. 1 July 2015 More Issue